KPU Kabupaten Gorontalo Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kajian Teknis Pasca Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2025
#TemanPemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kajian Teknis Pasca Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”. Jumat, (26/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Molamahu DPRD Kabupaten Gorontalo ini menjadi forum penting dalam menghimpun evaluasi, kritik, dan masukan konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan terkait pelaksanaan demokrasi elektoral di tingkat lokal.

FGD ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Dr. Salahudin Pakaya, M.H. dan Rasid Sayiu, S.Hi., serta dimoderatori oleh Hadijah Hamsah. Para narasumber memberikan perspektif akademik dan pengalaman praktis yang bertujuan memperkaya diskursus tentang pemilu dan penataan sistem demokrasi di Kabupaten Gorontalo. Kehadiran para akademisi dalam forum ini menjadi penguat sinergi antara dunia intelektual dan praktisi lapangan.
Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Windarto M. Bahua, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dipilihnya DPRD sebagai lokasi FGD bukan tanpa alasan. Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki nilai simbolik yang kuat, terlebih mayoritas peserta yang diundang merupakan perwakilan partai politik yang duduk di lembaga legislatif tersebut. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjaring masukan langsung dari pelaku utama demokrasi di daerah.
Windarto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara praktisi dan akademisi guna menghasilkan gagasan-gagasan segar terkait isu krusial seperti mekanisme pencalonan dan penataan daerah pemilihan (dapil).
Tak hanya itu, FGD ini juga membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan evaluasi terhadap tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, yang nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi KPU Kabupaten Gorontalo sebagai bahan penyempurnaan menuju pemilu serentak tahun 2029.
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Y. Usira, SE., dalam sambutannya yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini, menyambut baik inisiatif KPU. Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai "rumah rakyat" adalah tempat yang tepat untuk membahas isu-isu strategis terkait demokrasi.
Zulfikar juga mendorong KPU agar terus memperbarui informasi terkait regulasi kepemiluan.